oleh

“Tujuan Pilkada Diundur, Anies Baswedan Dijadikan Gelandangan Politik hingga Kepentingan Pilpres 2024”

Refly: Tujuan Pilkada diundur, Anies dijadikan gelandangan politik hingga kepentingan Pilpres 2024

JAKARTA, HastagNet – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan ada tujuan lain dibalik rencana mundurnya jadwal Pilkada pada 2022 dan 2023, yakni menjadikan Anies Baswedan sebagai gelandangan politik, hingga menguntungkan beberapa sosok pada Pilpres 2024 mendatang.

Sesuai yang sedang dibahas oleh DPR terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Berdasarkan UU yang sekarang berlaku, maka Pilakada bakal dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu atau Pilpres 2024.

Menurut pandangan Refly Harun, adanya rencana ini tidak lain hanya untuk menggeser sosok Anies Baswedan dari muka publik. Pasalnya, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal rampung pada 2022 nanti, bila di tahun yang sama tidak ada Pilkada, maka Anies menjadi gelandangan politik.

“Ada satu spekulasi yang ingin saya bagikan, ‘kenapa ada isu 2022 tidak diperlukan Pilkada termasuk Pilkada DKI Jakarta?’, sebenarnya salah satu imajinasinya adalah bagaimana memangkas Anies Baswedan,” ujar Refly Harun dalam sebuah video yang diunggah di saluran YouTube miliknya, dikutip Hops pada Senin, 18 Januari 2021.

Artinya Anies tidak memiliki kekuatan politik sama sekali lantaran dia tidak mempunyai jabatan di pemerintahan maupun partai politik. Tentunya hal tersebut juga bakal menyulitkan Anies kalau dia ingin ikut menyalonkan diri dalam ajang Pemilu pemilihan Presiden 2024 mendatang. Mengingat hingga saat ini elektabilitas Anies terus menanjak naik.

“Karena masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gurbernur DKI itu akan berakhir pada tahun 2022. Kalau pada tahun 2022 tidak dilakukan pemilihan lagi, maka Anies Baswedan akan menjadi gelandangan politik. Jadi setelah berakhir, Anies bakal jadi gelandanga politik, tidak punya jabatan, juga tidak punya partai politik,” katanya.

“Dan ini pasti akan menyulitkan seandainya Anies mau diusung untuk Pemilu 2024,” lanjutnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga kena imbasnya

Apabila rencana mundurnya Pilkada ini terjadi, maka tokoh politik lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga bakal terkena dampaknya.

Kedua Gubernur yang kini memiliki elektabilitas tinggi dan berpotensi dicalonkan kembali baik dalam Pilkada ataupun Pemilu tersebut, tentu kekuatannya bakal melemah lantaran rehat sejenak dari masa akhir jabatannya hingga 2024 mendatang.

“Hal yang sama terjadi pula kepada Ganjar Pranowo karena kalau tidak salah jabatan dia berakhir sebagai Gurbenur Jawa Tengah pada 2023. Ridwan Kamil juga akan berakhir pada tahun 2023. Karena Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah itu waktunya tidak beda jauh. Dengan demikian maka para kepala daerah yang saat ini menjabat, yang dianggap powerfull dan punya kekuatan peluang untuk dicalonkan, maka dia akan melemah. Karena mereka tidak punya lagi panggung politik,” tuturnya.

Menguntungkan beberapa tokoh lainnya

Namun sebaliknya, kondisi tersebut bakal menguntungkan sosok lain, seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang begitu jabatannya berakhir langsung dihadapkan dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Hal tersebut bukan tanpa sebab, menurut Refly, ketika seseorang memiliki jabatan maka dia memiliki potensi yang lebih untuk diekspos oleh publik.

“Sebaliknya, panggung politik pada menteri akan makin kencang. Jadi misalnya PDIP mau mengangkat Tri Rismaharini atau Puan Maharani misalnya, maka panggung politik masih kuat, masih menjadi Menteri Sosial dan masih menjadi Ketua DPR RI. Sama halnya kalau PDIP mau bermain mata dalam tanda kutip (kerja sama) dengan Gerindra maka panggung politik Prabowo masih ada, dan ada juga panggung politik Sandiaga Uno,” imbuhnya. [*]

Komentar

Berita Lengkap Lainya