oleh

Coret DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, “Jokowi Teken Perpres Jabodetabekpunjur

Coret DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, "Jokowi Teken Perpres Jabodetabekpunjur
JAKARTA,  Hastag.net  – Teka-teki DKI Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota negara Indonesia semakin terang. Dalam Perpres Jabodetabekpunjur tidak menyinggung DKI Jakarta apakah akan tetap menjadi ibu kota negara atau tidak dalam lima tahun ke depan.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 13 April lalu.

Jika melongok dalam salinan Perpres yang dikutip dari situs JDIH Sekretariat Negara, Jumat (8/5/2020), menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan inti. Kawasan perkotaan inti merujuk pada kawasan metropolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.

“Kawasan Perkotaan Inti adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta,” dikutip dari salinan Perpres ayat (2) beleid tersebut.

Selain itu, Jakarta juga merupakan kawasan strategis nasional bersama Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Selanjutnya kawasan itu disebut sebagai Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya menyatakan bahwa Perpres tersebut murni menjelaskan soal tata ruang di wilayah Jabodetabekpunjur berdasarkan aturan yang harus ditinjau setiap lima tahun.
“Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang, yang mengamanatkan penetapan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis Nasional,” kata Pramono melalui pesan singkat kepada wartawan.
Pramono menegaskan bahwa Perpres tersebut sama sekali tidak menyinggung DKI Jakarta apakah akan tetap menjadi ibu kota negara atau tidak dalam lima tahun ke depan.
“Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara atau tidak,” ucapnya.
Meski demikian, lanjut Pramono, Perpres masih mengatur pola ruang Jakarta sesuai fungsinya sebagai ibu kota negara. Sebab, secara hukum Jakarta sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan.
“Sehingga pengaturan tata ruangnya harus mengakomodasi atau memelihara kondisi fungsi existing DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan tersebut,” tuturnya. (bizlaw.id )

Komentar

Berita Lengkap Lainya